Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah sangat mampu menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa bantuan dari pihak mana pun tetap akan diterima karena menyangkut urusan kemanusiaan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
“Ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapa pun mau membantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak,” tegas Prabowo.
Namun, Prabowo juga menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak ingin mencitrakan diri sebagai negara yang tidak mampu. Ia menegaskan, Indonesia memiliki kapasitas dan sumber daya untuk menangani bencana besar secara mandiri.
“Masalahnya adalah sebagai pemerintah kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu,” ujarnya.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pemulihan wilayah terdampak. Awalnya, anggaran yang diajukan berada di angka Rp51 triliun, namun ia memutuskan untuk menaikkan komitmen menjadi Rp60 triliun.
Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pemulihan infrastruktur, normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara dan permanen, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak di tiga provinsi tersebut.
Terkait belum ditetapkannya status bencana nasional, Prabowo menegaskan hal itu tidak boleh dimaknai sebagai sikap setengah-setengah dalam penanganan bencana.
“Kalau saya mengatakan kita belum mau menyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung-tanggung. Kita tidak tanggung-tanggung sama sekali,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pernyataannya tidak dipelintir seolah pemerintah menutup diri terhadap bantuan dari luar.
“Tolong jangan diartikan kita sombong dan tidak mau menerima bantuan. Itu keliru,” ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, sejak awal Indonesia tidak pernah memberi isyarat bahwa negara tidak mampu menghadapi bencana. Justru sebaliknya, negara hadir penuh dengan kekuatan anggaran, aparat, dan koordinasi lintas kementerian serta TNI–Polri.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan sikap pemerintah bahwa harga diri negara tetap dijaga, namun nilai kemanusiaan tetap diutamakan dalam setiap penanganan bencana.
0 Komentar