Bupati Dairi Gelar Rapat Tertutup Bahas Tambang Emas Ilegal Lingga Raja II, Media Tak Diizinkan Masuk. Ada apa??
Radarkriminal online
DAIRI,– Bupati Dairi menggelar rapat tertutup untuk membahas maraknya tambang emas ilegal di Desa Lingga Raja II, Huta Usang, Kabupaten Dairi, Rabu (23/7/2026).
Rapat yang digelar di Kantor Bupati Dairi itu mengundang hampir seluruh unsur Forkopimda dan OPD. Terpantau hadir Kapolres Dairi, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, Kasatpol PP, KPH, Dinas Kehutanan Sumut, DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal, Dinas BPBD, para Kepala Desa, dan instansi terkait lainnya.
Redaksi Boaboa.id / BBTV juga telah mengutus wartawan Baslan Naibaho dengan membawa surat tugas untuk melakukan peliputan. Namun sesampainya di lokasi, pihak keamanan menyatakan rapat tersebut tidak mengundang awak media. Wartawan pun memutuskan pulang.
Padahal, Boaboa.id / BBTV merupakan salah satu media yang paling konsisten menyoroti persoalan tambang emas di Dairi. Bahkan redaksi sudah 3 kali melayangkan surat permohonan konfirmasi resmi kepada Kapolres Dairi dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Hingga rapat digelar, surat tersebut belum pernah ditanggapi.
“Rapat boleh tertutup karena menyangkut strategi. Tapi hasil dan keputusannya harus dibuka ke publik. Jangan sampai ini jadi rapat untuk mengatur skenario,” ujar Redaktur Boaboa.id.
Warga Lingga Raja II dan pegiat lingkungan mendesak agar Pemkab Dairi dan APH segera mengumumkan langkah konkret penanganan tambang ilegal.
Mereka khawatir jika tidak transparan, setiap operasi penertiban hanya akan menemukan lokasi kosong. Tidak ada pelaku yang ditangkap.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rilis resmi dari Pemkab Dairi terkait hasil rapat tersebut. Upaya konfirmasi ke Humas Pemkab Dairi juga belum mendapat jawaban.
Kami memahami. Ada hal-hal yang memang harus dibahas di balik pintu tertutup. Terutama jika yang dibahas adalah strategi penindakan hukum terhadap tambang emas ilegal di Lingga Raja II, Huta Usang.
Ada Kapolres, ada Kejari, ada PN. Berarti ada unsur pidana. Wajar jika tak ingin bocor.
Tapi Bapak Bupati Dairi yang kami hormati, dan seluruh unsur yang hadir hari ini:
Rapat tertutup bukan berarti rahasia hasil.
Publik Dairi sudah muak dengan tambang. Sudah muak dengan debu, kerusakan hutan, dan sungai keruh. Dan mereka juga sudah muak dengan "rapat-rapat" yang ujungnya tidak ada apa-apa.
Boaboa.id / BBTV sudah berulang kali mengetuk pintu. Surat konfirmasi ke Kapolres dan Kadishut Sumut dilayangkan. Diam. Sekarang rapat digelar, media diusir.
Ini berbahaya, Di ruang kosong tanpa pengawasan publik, akan tumbuh 3 dugaan:
1. Dugaan Pembiaran, Rapat hanya untuk "menenangkan" situasi.
2. Dugaan Skenario : Kasih tahu dulu mau digerebek kapan, biar alat dan orangnya kabur duluan.
3. Dugaan Tawar Menawar : Ada kepentingan yang dinego di dalam ruangan.
Perlu ada tindakan serius Pemkab Dairi, Kapolres Dairi dan Unsur yang hadir hari ini dalam rapat dikantor Bupati Dairi,
Buka 3 Poin Hasil Rapat ke Publik Hari Ini Juga:
1.iapa yang bertanggung jawab? Kapan penindakan? Di titik mana saja? Publik berhak tahu.
2.Bentuk Satgas Transparan
Libatkan media dan LSM dalam pengawasan. Jangan hanya internal. Biar tidak ada yang main mata.
3. Tindak Tegas, Jangan Pilih Kasih
Kalau rakyat kecil melanggar langsung ditertibkan. Masa perusahaan atau cukong tambang dibiarkan? Hukum harus tegak lurus.
4. Jawab Surat Konfirmasi Media
Kapolres Dairi dan Kadishut Sumut, hormati UU Pers. Jawab surat Boaboa.id / BBTV. Keterbukaan itu awal dari kepercayaan.
Kepada APH Kabupaten Dairi, Jangan sampai operasi penertiban hanya menemukan "bekas galian". Tangkap aktor intelektualnya. Sita alat beratnya. Buka siapa backingnya.
Dairi tidak butuh rapat lagi. Dairi butuh aksi.
Jangan sampai keberanian Bupati mengumpulkan semua unsur hari ini, berakhir hanya jadi "foto bersama" dan "notulen yang disimpan rapat-rapat".
0 Komentar